Jakarta, Koranpelita.id
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan pada 2028 Indonesia bisa swasembada bahan pangan. Seperti beras, jagung dan tebu.
“Swasembada pangan tidak boleh ditawar. Selambatnya 2028 harus sudah swasembada. Ini adalah prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya saat melantik pejabat Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Senin (11/11/2024).
Pejabat yang dilantik terdiri dari satu inspektur, empat kepala biro, empat sekretaris deputi, dan dua puluh asisten deputi. Pelantikan ini, menurut Zulkifli, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024, yang bertujuan memperkuat struktur dan kinerja Kemenko Pangan untuk periode 2024–2029.
Meski di akui sejumlah langkah sudah disiapkan. Ia menekankan bahwa untuk mencapai target itu, penyediaan pupuk harus baik.“Saya geram karena rantai distribusi pupuk di Indonesia ini sangat panjang. Bahkan kalaupun pupuk tersedia, belum tentu juga produktivitas (tanaman pangan-red) mengalami kenaikan,” tungkasnya.
Dikatakannya, ada beberapa tantangan terkait sukses swasembada pangan. Di antaranya terkait ketersediaan pupuk, lahan dan koordinasi antar lembaga, kementerian dan pemerintah daerah.
Zulhas juga mengaku sudah dua kali rapat dengan stake holder pupuk. Ia juga rajin turun lapangan. Namun begitu, terkait pupuk ada beberapa lembaga yang berwenang. Di antaranya adalah distribusi pupuk harus ada pengajuan dari daerah.
Selain itu, penyediaan pupuk juga perlu melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.“Distribusi pupuk itu harus diajukan dari daerah, harus ada SK Bupati, diketahui oleh Gubernur, ada dari Menteri Pedagangan, ada dari Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan. Rumit. Ruwet,” ujar Zulhas.
Ia menyebut bahwa jika salah dalam merumuskan kebijakan, bisa mengakibatkan pejabat tersebut masuk penjara. “Memang kita ini antik di Indonesia. Dagang minyak masuk penjara, dagang pupuk masuk penjara. Panjang rantainya. Rumit,” kata Zulhas.
Kepada jajarannya yang baru saja dilantik Zulhas menyerukan agar mampu berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait tentang pentingnya kesediaan lahan pertanian.
Zulhas juga mengimbau para pejabat yang baru untuk bekerja keras dan berinovasi meski di tengah keterbatasan.“Saya percaya dalam keterbatasan akan muncul kreativitas dan ide-ide luar biasa. Ini adalah tugas mulia, bukan sekadar pekerjaan biasa,” ujarnya.
Zulhas juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan swasembada, tidak hanya untuk beras tetapi juga komoditas pangan lainnya. “Kemenko Pangan menjadi fokus utama kabinet Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming untuk memastikan kemandirian pangan berkelanjutan sesuai Asta Cita. Kita tidak boleh menunda lagi. Target ini harus tercapai paling lambat 2028,” tegas Zulhas.
Mantan Menteri Perdagangan itu kemudian menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi sektor pangan sejak era reformasi, termasuk penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dan pergeseran kepemilikan lahan.
“Dahulu, 65 persen tenaga kerja berasal dari sektor pertanian. Sekarang, tinggal sekitar 25 persen. Petani kita semakin tua, dan generasi muda tidak lagi tertarik,” ungkapnya.
Menko Pangan juga menyoroti pentingnya peran Bulog dalam stabilisasi pangan. Meskipun kini Bulog berfungsi sebagai badan usaha di bawah BUMN, Zulhas mendukung kembalinya fungsi stabilisasi penuh untuk memastikan ketahanan pangan nasional.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, dan pengembangan lahan pertanian, serta pembukaan food estate di beberapa wilayah.
Zulhas berharap para pejabat baru dapat mengimplementasikan program-program ini secara efektif demi kesejahteraan petani dan swasembada pangan di Indonesia. (Vin)
